banner 728x90

HTI Mengkhianati Konsensus Kebangsaan NKRI

banner 468x60

PenaIslami, NKRI atau  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Arti NKRI sendiri bagi kita adalah sebuah kesatuan negara dimana kesepakatan NKRI ini menjadi dasar untuk bersama-sama membangun negara yang merdeka, aman dan damai. Hal ini terwujud setelah banyak pengorbanan para pendiri bangsa guna merebut kemerdekaan dari tangan penjajah.

NKRI terancam oleh HTI? Benarkah hal ini?

Foto : MuslimModerat

Indonesia bukanlah negara Islam. Hal ini patut kita pahami terlebih dahulu. Dahulu para pejuang yang berasal dari kalangan nasionalis, kiyai dan santri mati-matian membela negara Indonesia. Dan dalam sejarah belum pernah tercatat bahwa HTI ikut andil serta dalam perjuangan kemerdekaan. Tapi anehnya, akhir-akhir ini HTI dan simpatisannya terang-terangan memperjuangkan khilafah Islamiyah untuk dapat di terapkan di Indonesia. Padahal HTI di Indonesia adalah satu-satunya organisasi Islam yang dikendalikan oleh seuatu kepemimpinan asing yang agendanya secara fundamental transnasional. Barang tentu aneh, jika kita memperjuangkan sesuatu yang nantinya bukan kita yang memimpin akan tetapi pihak luar.

Selanjutnya konsep NKRI sudah jelas bahwa sudah menjadi hasil kesepakatan bersama seluruh rakyat Indonesia dalam mendirikan negara. Tentunya gagasan pendirian Khilafah Islamiyah di wilayah NKRI tentu sangat bertolak belakang dengan tujuan NKRI didirikan. Hal ini terjadi karena HTI memaksakan bentuk atau sistem pemerintahan khilafah untuk Indonesia. Narasi ini lah yang di gembar-gemborkan oleh HTI melalui “dakwah-dakwah” yang mereka lakukan.

Baca juga : penyimpangan makna khalifah oleh hti

Apa saja yang dilakukan HTI untuk mencapai tujuannya?

Beberapa tindakan HTI dimulai dengan menebarkan issue bahwa umat islam terjajah di negara nya sendiri, sampai padai issue politis yang ditujukan pemerintah. Saat ini mungkin HTI sudah dianggap sebagai ormas terlarang dan sudah di bubarkan oleh pemerintah. Akan tetapi beberapa simpatisan dengan ide-idenya masih bertebaran di bumi Indonesia dengan selalu menggaungkan issue-issue agama di tengah masyarakat.

Barang tentu aneh jika narasi yang dibawa adalah umat islam sedang di tindas, dan menggunakan ajakan untuk berjihad melawan penindas dan penista agama Islam. Dari narasi ini sendiri sebenarnya bisa dibantahkan dengan banyaknya agenda dan kegiatan kegamaan yang dapat dilaksanakan dengan tertib dan aman. Bahkan beberapa ulama sempat menyatakan “Kalau umat islam sedang dalam penindasan harusnya setiap khutbah jum’at niscahya tidak akan ada umat yang tertidur. Coba bandingkan dengan negara timur tengah lainnya, Bapak-bapak berpamitan untuk menunailkan sholat Jum’at saja sembari berpamitan barang kali tidak bisa kembali pulang dikarenakan diluar area rumah banyak desingan peluru dan bahkan BOM”.

Untuk itu mereka menawarkah khilafah sebagai solusi agar umat islam dapat bangkit dan merdeka.

Bagaimana peranan HTI dalam mengkhianati konsensus NKRI?

Ditegaskan kembali oleh tulisan KH. Ahmad Ishomuddin sepert berikut ini.

Mencita-citakan dan mengupayakan terbentuknya kembali sistem pemerintahan dan bentuk negara khilafah islamiyyah di bumi Indonesia–meskipun dibungkus dengan alasan dakwah sebagaimana dilakukan oleh HTI dan yang sejenisnya–untuk mengganti NKRI tiada lain merupakan bentuk pengkhianatan yang nyata terhadap konsensus nasional (al-mu’ahadah al-wathaniyyah) dari para pendirinya dan seluruh rakyat Indonesia dan hanya dapat dilakukan dengan membubarkan NKRI terlebih dahulu. Visi menghidupkan kembali al-khilafah al-islamiyyah di muka bumi Indonesia terkategori sebagai perbedaan yang dilarang agama Islam karena menimbulkan bahaya besar perpecahan dan bertentangan  secara diametral dengan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, Pancasila.

Hizbut Tahrir (HT) menyatakan bahwa al-‘aqidah al-islamiyyah adalah dasar (azas) negara dan dalam waktu yang bersamaan adalah azas konstitusi dan perundang-undangan yang bersifat syar’i di setiap zaman dan tempat.  Menurut HT pada negara islam (al-daulah al-islamiyyah) tidak boleh ada ide, paham, hukum dan ukuran kecuali yang bersumber pada al-‘aqidah al-islamiyyah. Dalam buku Muqaddimah al-Dustur tertulis sebagai berikut,

“Tidak boleh ada paham selain yang bersumber darinya (al-‘aqidah al-islamiyyah), negara   tidak diperkenankan mengadopsi paham demokrasi karena tidak bersumber dari al-‘aqidah al-islamiyyah, lebih-lebih paham demokrasi itu bertentangan dengan paham-paham yang bersumber darinya.

Kutipan di atas cukup membuktikan bahwa HTI selain anti terhadap platform bersama yang mengikat seluruh warga negara dan bangsa Indonesia yaitu dasar negara dan ideologi Pancasila dan juga anti kepada UUD 1945, UU dan peraturan-peraturan di bawahnya, karena bukan digali dari al-‘aqidah al-islamiyyah, dan juga cukup menjelaskan bahwa HTI juga tidak mengakui eksistensi demokrasi, padahal NKRI ditegakkan berdasarkan demokrasi Pancasila.

Dengan demikian ide dan aktivitas HTI pada hakikatnya juga tidak menyetujui para perumus Pancasila dan UUD 1945 yang di antara mereka adalah para ulama besar NU yang mereka adalah anggota BPUPKI seperti KH. Wahid Hasyim, KH. Masykur dan lain-lain. Selanjutnya melalui Musyawarah Nasional Alim Ulama NU di Sukorejo, Asembagus, Situbondo, Jawa Timur pada 21 Desember 1983 telah disepakati Deklarasi Tentang Hubungan Pancasila dengan Islam yang bunyinya antara lain, “Pancasila sebagai dasar dan falsafah NKRI bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dan upaya dari umat Islam untuk menjalankan syari’at agamanya.”

Jadi, dapat disimpulkan jika tindakan HTI dengan menawarkan dan memperjuangkan khilafah islamiyah tentunya sangat mengancam eksistensi NKRI. Dengan tegaknya khilafah islamiyah barang tentu tidak akan mengakomodir semua pendapat, pandangan dan ide selain yang sumbernya dari al-‘aqidah al-islamiyyah” yang mereka anut. Sehingga dapat dipastikan bahwa HTI dapat mengancam dan memecahbelah NKRI. Sehingga mari bersama-sama kita untuk satukan barisan untuk bersama-sama menjaga eksistensi NKRI.

Semoga Bermanfaat

banner 468x60
Tags:
author

Author: 

One Response

  1. Penyimpangan Makna Khalifah oleh HTI | Pena Islami5 months ago

    […] Baca juga : HTI mengkhianati Konsensus Kebangsaan NKRI […]

    Reply

Leave a Reply