banner 728x90

Penyimpangan Makna Khalifah oleh HTI

banner 468x60

Foto : kbr.id

PenaIslami, Melanjutkan pembahasan berkaitan dengan bagaimana gerakan HTI di Indonesia yang bersumber pada tulisan KH. Ahmad Ishomuddin dengan judul “Gerakan Politik HTI Berbalut Dakwah Menuju Khilafah Islamiyah”. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah sedikit tercerahkan bahwa HTI di Indonesia yang mengaku sebagai ormas, ternyata mempunyai skema besar sebagai sebuah partai politik islam bahkan satu-satunya partai politik Islam di dunia.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah HTI benar dalam mentafsirkan khalifah sehingga mereka ingin mendirikan Khilafah Islamiyah? Mari kita tengok pemaparan dari KH. Ahmad Ishomuddin berikut ini.

Baca Juga : HTI, Ormas atau Partai Politik

Ditinjau dari sisi bahasa Arab, kata “khalifah ( خليفة) ” adalah bentuk kata benda tunggal yang berarti “orang yang mengatur urusan-urusan kaum muslim”, sedangkan bentuk jamak (plural) nya adalah “khalaif ( خلائف) ”  Adapun kata “khulafa’  (  خلفاء )“ merupakan bentuk jamak dari kata “khalif  (خليف)” tanpa huruf “ha’  ( الهاء )“ karena kata ini bermakna al-fa’il (kata benda yang menunjukkan pelaku suatu perbuatan). Kata “khalif” ini adalah asal kata dari “khalifah (خليفة ).” Penambahan huruf “ha’  ( الهاء )” padanya adalah mubalaghah (bentuk pernyataan yang dilebihkan/pleonastic) sehingga menjadi sifat spesifik bagi orang tertentu.

Menurut Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi (1283 H./1866 M.- 1332 H./1914 M.), seorang ulama besar dari Syam (Syiria) menuliskan dalam tafsirnya, bahwa firman Allah dalam Qs. al-Baqarah ayat 30:

“Dan (ingatlah) ketika Tuhan Pemelihara kamu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan satu khalifah,” maksudnya (menjadikan) suatu kaum menggantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain,   satu generasi sesudah generasi sebelumnya,  sebagaimana firman Allah ta’ala: “Dan Dia-lah yang menjadikan kamu para khalifah (di) bumi.” (Qs. al-An’am: 165)

Menurut al-Imam al-Qurthubi, kata “khalifah” itu bermakna fa’il (pelaku pekerjaan), yaitu

يخلف من كان قبله من الملائكة في الأرض أو من كان قبله  من غير الملائكة  على ما روي

yang menggantikan orang yang sebelumnya berupa malaikat yang menetap di bumi atau orang yang sebelumnya (yang tinggal di bumi) dari selain malaikat atas dasar suatu riwayat.

Makna “khalifah” dalam Qs. al-Baqarah ayat 30 ini menurut Ibnu Mas’ud, Ibn ‘Abbas dan seluruh pakar tafsir adalah Nabi Adam ‘alaihi al-salam, demikian dikeluarkan oleh al-Imam al-Thabari dalam tafsirnya. Nabi Adam adalah khalifatullah dalam melaksanakan hukum-hukum-Nya dan perintah-perintah-Nya, karena ia adalah awwalu rasulin (orang yang mula-mula diutus oleh Allah)  ke bumi.

Keempat: ayat ini (yakni penggalan firman Allah Qs. al-Baqarah ayat 30) adalah landasan (dalil) dalam pengangkatan imam dan khalifah yang karenanya ia didengar dan ditaati, yang dengannya supaya sepakat dalam satu kata dan dengannya hukum-hukum dari khalifah dilaksanakan. Tidak ada perbedaan terkait kewajiban itu (mengangkat pemimpin) di antara umat dan para imam, kecuali apa yang diriwayatkan oleh al-Asham (yaitu ‘Abd al-Rahman bin Kaisan, Syaikh al-Mu’tazilah, wafat tahun 201 H.) di mana ia tuli dari syari’ah, demikian juga setiap orang yang menyatakan, mengikuti pendapatnya dan madzhabnya. Ia (al-Asham) berkata, “Sesungguhnya (mengangkat) khalifah itu bukan kewajiban dalam agama, yang demikian itu hanyalah merupakan kebolehan. Sesungguhnya apabila umat telah menunaikan haji, jihad mereka dan saling bersikap adil dalam apa yang di antara mereka, memberikan hak dari diri mereka, mereka membagikan ghanimah (harta rampasan perang), fai’ dan sedekah kepada yang pantas menerimanya, mereka menegakkan al-hudud (sanksi pidana yang ditentukan oleh teks al-Qur’an) kepada orang yang wajib menanggungnya, maka yang demikian itu sudah cukup dan tidak wajib bagi mereka untuk mengangkat imam (pemimpin) untuk menangani semua itu.”

Adapun dalil kami adalah firman Allah, “Sesungguhnya Aku hendak menciptakan satu khalifah di bumi,” firman Allah, “Wahai Daud!  Sesungguhnya Kami telah menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi,” (Qs. Shad: 26)  dan firman Allah, “Allah telah menjanjikan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh bahwa Dia pasti akan menjadikan mereka penguasa di bumi…” (Qs. al-Nur: 55), maknanya: Allah akan menjadikan di antara mereka khulafa’ (para khalifah)

Mencermati penafsiran di atas, sangat jelas bahwa firman Allah dalam Qs.al-Baqarah ayat 30 menyebut kata “khalifah” bukan  dalam pengertian dan tidak pula berkonotasi atau memberikan petunjuk yang jelas untuk menciptakan pemimpin (khilafah) politik, sistem pemerintahan atau bentuk Negara dalam Islam.

Qs. al-Baqarah ayat 30 di atas dan Qs.Shad ayat 26 yakni firman Allah yang artinya, “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu sebagai khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah” adalah dua ayat yang paling sering dipakai untuk melegitimasi sistem politik dalam Islam sebagaimana dilakukan HTI dan para pegiat khilafah lainnya. Padahal Qs. al-Baqarah ayat 30 yang menyebut kata “khalifah” bermakna sebagai khalifatullah (pengganti Allah) dalam memakmurkan bumi melalui peran manusia dengan berbagai kesempurnaan yang melekat padanya. Sedangkan Qs. Shad ayat 26 bermakna lebih menunjukkan kepada tugas untuk memberikan keputusan hukum di antara manusia secara benar dan adil di mana hal ini ditujukan kepada Nabi Daud ‘alaihissalam. Jadi, kedua ayat tersebut sama sekali tidak menunjukkan makna “khalifah” sebagai entitas kepemimpinan politik untuk menegakkan sistem khilafah islam yang bersifat internasional (al-khilafah al-islamiyyah al-‘alamiyyah) sebagaimana ditafsirkan oleh HTI.

Hanya HTI saja yang mewajibkan penegakan sistem khilafah dengan kewajiban mengangkat satu orang khalifah. sedangkan di dunia ini hanya boleh ada satu kekhilafahan saja. Dalam hal ini sebuah buku berbahasa Arab berjudul Ajhizat Daulat alKhilafah menjelaskan sebagai berikut,

“Semua orang muslim wajib berada di dalam satu negara dan (wajib) hanya memiliki satu khalifah, tidak ada yang selainnya. Menurut syara’ haram bagi orang-orang muslim memiliki lebih banyak dari satu negara di dunia ini dan (haram) memiliki lebih dari satu khalifah.”

Padahal tidak ada seorang pun dari ulama madzhab Sunni dalam kitab-kitab mereka yang mewajibkan hanya ada satu negara yang sah di dunia yang sangat luas ini yang wajib berada dalam genggaman kekuasaan satu orang khalifah. Kitab-kitab fikih empat madzhab hanyalah mewajibkan pengangkatan pemimpin (nashb al-imam) sebagaimana kewajiban tersebut berdasarkan dalil al-Qur’an, al-Sunnah dan al-ijma’ (konsensus ulama).  Tidak ada satupun teks-teks fikih klasik itu menyebut kata “khilafah” sebagaimana yang dimaksudkan oleh HTI. Bahkan, tidak ada satu pun dalil nash (teks alQur’an dan al-Sunnah) yang secara sharih (jelas dan nyata) menyatakan wajib mendirikan khilafah sebagaimana yang dimaksudkan oleh HTI.

Dalam hal ini HTI telah melakukan pengalihan makna kata khalifah yang disebut dalam al-Qur’an dan yang tercantum dalam kitab-kitab fikih klasik kepada makna khilafah sebagai sistem politik dan pemerintahan atau bentuk negara islami yang bersifat internasional (al-khilafah al-islamiyyah al-‘alamiyyah), suatu makna yang sedikitpun tidak dimaksudkan oleh para ulama pada masa lalu itu, lebih-lebih untuk konteks saat ini di mana seluruh dunia telah terbagi-bagi menjadi negara bangsa (nation state).

Dengan demikian cukup jelas,  bahwa HTI sengaja mengutip teks-teks baik berupa ayat al-Qur’an yang menyebutkan kata khalifah dan derivasinya, mengutip penjelasan para mufasir terkait ayat  tersebut dan juga mengutip pendapat para ahli fikih tentang hukum nasb al-imam (pengangkatan pemimpin) adalah sekedar klaim pembenar sepihak dan (seluruh kutipan itu) pada hakikatnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan upaya penegakan kembali khilafah sebagaimana yang dimaksudkan dan diperjuangkan oleh HTI, yakni dalam makna sistem politik dan pemerintahan atau bentuk negara.

Baca juga : HTI mengkhianati Konsensus Kebangsaan NKRI

Demikian beberapa hal yang disampaikan oleh KH. Ahmad Ishomuddin dalam tulisannya berjudul “Gerakan Politik HTI Berbalut Dakwah menuju Khilafah Islamiyah

Semoga Bermanfaat

banner 468x60
Rate this article!
Tags:
author

Author: 

2 Responses

  1. HTI, ormas atau partai politik? | Pena Islami7 months ago

    […] Baca Juga : Penyimpangan Makna Khalifah oleh HTI […]

    Reply
  2. HTI Mengkhianati Konsensus Kebangsaan NKRI | Pena Islami7 months ago

    […] Baca juga : penyimpangan makna khalifah oleh hti […]

    Reply

Leave a Reply